BPMF Pijar

Kategori: Kilat

  • November dalam Sophia Day

    November dalam Sophia Day

    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Philosophy Day sedunia yang dirayakan setiap Kamis di minggu ketiga bulan November. Philosophy Day pertama kali dirayakan pada 21 November 2002.  Philosophy Day ditetapkan sebab bagi UNESCO, filsafat memberikan dasar konseptual dari prinsip dan nilai yang menjadi dasar perdamaian dunia: demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan.

    Sehubungan dengan perayaan Philosophy Day, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada ikut merayakannya dengan menyelenggarakan rangkaian acara yang dimulai pada Rabu, 20 November 2019 hingga Kamis, 21 November 2019. Rangakaian acara ini dinamakan “Imera Sofias”. Nama kegiatan diambil dari Bahasa Yunani yang berarti hari kebijaksanaan. Selain untuk memperingati Philosophy Day, rangkaian acara ini bertujuan untuk memberikan ruang ke pada mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada untuk mengasah kemampuan.

    Setiap Badan Kegiatan Mahasiswa (BKM) Fakultas Filsafat turut memeriahkan rangkaian acara. Lingkar Studi Filsafat (LSF) Cogito akan membuat Kelas Penulisan Kreatif Media Digital dan peluncuran jurnal. Colloseum dan Mapajara Panta Rhei akan melaksanakan tarik tambang. Forum Seni Budaya (FSB) Retorika akan hadir dengan Kelas Penulisan Kreatif dan Malam Apresiasi Puisi bertema Saudade. Sementara Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar ikut memeriahkan dengan Diskusi Kawah Candradimuka. Pada Kamis, 21 November 2019 juga akan dilaksanakan bincang-bincang dosen dan mahasiswa. (Pelaksana Sophia Day)

    Kelas Penulisan Kreatif Media Digital: Rabu, 20 November 2019 (16.00-18.00 WIB)

    Kelas Penulisan Kreatif: Puisi : Rabu, 20 November 2019 (19.00-21.00 WIB)

    Lokasi : Ruang Persatuan Fakultas Filsafat UGM

    Tarik Tambang: Kamis, 21 November 2019 (07.00-09.00 WIB)

    Bincang Dosen dan Mahasiswa: Kamis, 21 November 2019 (10.00-11.30 WIB)

    Peluncuran Jurnal: Kamis, 21 November 2019 (13.00-15.00 WIB)

    Kawah Candradimuka: Kamis, 21 November 2019 (16.00-18.00 WIB)

    Malam Apresiasi Puisi: Kamis, 21 November 2019(19.00-22.00 WIB)

    Lokasi                             : Selasar Fakultas Filsafat UGM


  • Memenuhi Panggilan Gejayan

    Memenuhi Panggilan Gejayan

    Mahasiswa berbagai perguruan tinggi di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta, Magelang dan Solo mengikuti Aksi Damai Gejayan Memanggil pada Senin (23-09). Diperkirakan lebih dari lima ribu mahasiswa menghadiri aksi yang terpusat di Pertigaan Colombo ini. Aksi dimulai dengan melakukan long march dari tiga titik kumpul yaitu Bundaran Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma dan UIN Sunan Kalijaga.

    Aksi Gejayan Memanggil tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu dan bertujuan untuk mengevaluasi pemerintah terkait isu nasional yang ada di Indonesia saat ini. Mulai dari kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua, ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, UU KPK, RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan, Kriminilasisi aktivis di berbagai sektor, dan pengesahan RUU-PKS. “Bagi saya, negara seharusnya memelihara fakir miskin bukan malah memberikan denda pada mereka,” ujar Adnan, mahasiswa Universitas Mercubuana yang mengikuti aksi mulai dari tahap konsolidasi.

    Peserta yang terdiri dari mahasiswa UGM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Negeri Yogyakarta, Akademi Pembangunan Masyarakat Desa, Universitas Tidar Magelang, dan Universitas Muhammadiyah Magelang bergerak dari Bundaran UGM sekitar pukul 12.10 WIB. Dari sisi Utara titik kumpul, peserta dari Universitas Sanata Dharma menuju lokasi setelah masa dari Bundaran UGM tiba. Terakhir, peserta dari UIN Sunan Kalijaga, Universitas Ahmad Dahlan dan perguruan tinggi lainnya merapat ke titik kumpul.

    Koordinator lapangan dan petugas keamanan terus memantau peserta selama berjalannya aksi. Lagu perjuangan dan kebangsaan kerap terdengar dari peserta guna menjaga semangat. Mulainya acara puncak ditandai dengan kedatangan mobil komando sekitar pukul 13.30 WIB. Acara puncak juga diiringi dengan aksi cat tubuh, orasi, dan pentas seni.

    Menjelang pukul 16.00 WIB, rangkaian acara ditutup dengan pekik “Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang mengutamakan keadilan. Berbahasa satu, bahasa tanpa penindasan!”. Peserta kemudian mulai meninggalkan lokasi acara sekitar pukul 16.30 setelah sebelumnya melakukan aksi pungut sampah di lokasi titik kumpul. (Adit, Hanggara/Sherin)

  • Fakultas Filsafat dalam Hearing Dekanat

    Fakultas Filsafat dalam Hearing Dekanat

    “Anda berisik maka anda ada,” ujar RR. Siti Murtiningsih, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan dalam Hearing dekanat yang diselenggarakan oleh Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat (LMFF) di Audiorium Fakultas Filsafat UGM pada Kamis (22/8). Selain Murti, perwakilan dekanat yang hadir adalah Arqom Kuswanjono, dekan Fakultas Filsafat, Sudarma, kasi akademik dan kemahasiswaan, Septiana Dwiputri Maharani, wakil dekan bidang penelitian, pengabdian, kerjasama, dan alumni, Dian Titisari kasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia, serta Zainal Mustofa, kepala kantor administrasi. Acara ini dimoderatori oleh Amelia Puspita, kepala divisi sosial masyarakat LMFF.

    Ditemui sebelum acara, Amelia mengatakan bahwa Hearing dekanat kali ini dipercepat–mulanya dilaksanakan di bulan Septemper—karena dirasa tidak adanya keterlibatan mahasiswa dan sosialiasi yang kurang dalam penentuan kebijakan di Fakultas Filsafat akhir-akhir ini. Empat tema besar yang diangkat adalah sarana dan prasarana, birokrasi akademik, tenaga pengajar, dan transparansi keuangan.

    Ketika membuka acara, Arqom menyatakan bahwa permasalahan yang ada sebaiknya tidak dibawa keluar, sebisa mungkin diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

    Dialog dibagi ke dalam beberapa termin. Yogi, mahasiswa angkatan 2016, memulai sesi dengan menanyakan urgensi Philogym, gimnasium baru yang bersisian dengan toilet laki-laki di selasar Fakultas Filsafat. Permasalahan seputar Philogym juga diutarakan oleh Fachri, mahasiswa angkatan 2016 yang menyatakan, “Philogym hadir seperti sihir, dalam semalam bisa ada”.

    Menjawab permasalahan terkait Philogym, Arqom mula-mula memaparkan hasil riset perihal kesehatan dosen, karyawan, dan mahasiswa di UGM. Dalam riset yang dilaksanakan oleh peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan disebutkan angka kematian yang masih tinggi di lingkungan universitas. Selain itu, Fakultas Filsafat telah kehilangan banyak dosen karena masalah-masalah kesehatan. Phylogym dan anak tangga di Gedung A yang bertuliskan jargon-jargon kesehatan merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan kesehatan bagi civitas akademika Fakultas Filsafat. Arqom menambahkan bahwa, “Kita (kampus) tidak bisa hanya memikirkan hal akademis saja, tapi juga masalah kesehatan”.

    RR. Siti Murtiningsih, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Filsafat mengharapkan Hearing dekanat menjadi rutinitas dua bulanan di kampus. Sebab menurut Murti, perhatian mahasiswa terhadap kampus perlu disampaikan dengan baik.

    Di termin terakhir, Azhar Jusardi Putra, mahasiswa angkatan 2016, menanyakan perihal transparansi keuangan. Transparansi keuangan masih belum ada meskipun sudah ada PTN-BH. Menurut Jusardi, hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan di kalangan mahasiswa terhadap dekanat. Ia mempertanyakan pula kebijakan dekanat saat memberi bea maksimal bagi penerima bidikmisi yang habis masa pembiayaannya menurut peraturan menristekdikti pasal 6 dan 7 Nomor 22 tahun 2015.

    Bidikmisi masih menduduki rangking pertama di antara golongan UKT di Fakultas Filsafat, dalam penjelasan Murti. Fakultas Filsafat senantiasa menentang penurunan persentase pemeroleh bidikmisi oleh rektorat, meski sementara ini universitas terus mengevaluasi program pembebasan biaya ini. Jumlah penerima bidikmisi yang tinggi menyebabkan dekanat perlu mengaturpengeluaran dengan awas di Fakultas Filsafat.

    Arqom menjelaskan bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Keuangan Fakultas Filsafat merupakan total seluruh pembiayaan Fakultas Filsafat. Keuangan dalam Fakultas Filsafat jauh sekali di bawah fakultas-fakultas lain,. Ia diakhir sesi juga menyarankan pertanyaan seputar keuangan bisa ditanyakan langsung di lain waktu pada Agus Himawan Utama, wakil dekan bidang keuangan, yang tidak dapat hadir pada acara kemarin.

    Murti menambahkan pula perihal penururan UKT memerlukan kepantasan, prestasi akademik, saat memberi surat rekomendasi sebagai pertanggungjawaban dekanat pada rektorat. Lantas, pemberian keringanan bukan persoalan kesanggupan melainkan disiplin dan kesadaran diri seputar aturan main yang tertera. Murti  menuturkan bahwa aduan-aduan pada acara hari ini akan ditindaklanjuti.

    Sepanjang acara, pihak dekanat dan mahasiswa kerap kali memberi apresiasi pada LMFF karena telah menyelenggarakan pertemuan. Amel menutup Hearing dekanat dengan mengingatkan supaya tidak mengulangi permasalahan seperti pertemuan sebelumnya yang hanya selesai di acara. Ia menganggap perlu adanya keberlanjutan dalam penyelesaian isu. (Pramodana/Sherin)

  • Mengenal Jokowi Muda dalam Buku Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983

    Mengenal Jokowi Muda dalam Buku Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983

    “Tak bisa dipungkiri alasan kenapa ekspedisi ini menjadi sangat penting adalah bahwa salah satu anggota tim ini 30 tahun kemudian menjadi Presiden Indonesia saat ini,” ujar Risa Karmida selaku moderator ketika membuka acara Launching Buku Jokowi Traveling Story: Kerinci 1983 pada Kamis (11-04) malam. Acara ini bertempat di Kopi Gadjah, Sleman, Yogyakarta. Selain menampilkan  Iqbal Aji Daryono  salaku penulis buku, acara ini juga turut mengundang anggota tim Ekspedisi Kerinci Mapala Silvagama yaitu, Robertus Sugito (Ketua Silvagama tahun 1983), Joko Santoso (Ketua Ekspedisi), dan Arif Hidayat (Anggota tim ekspedisi) sebagai pembicara.

    Garis besar buku ini menceritkan perjalanan Jokowi bersama Mapala Silvagama pada Ekspedisi Kerinci waktu itu. Buku ini juga dibuat untuk memperingati ulang tahun Mapagama ke-41 yang jatuh pada 16 April mendatang. Iqbal berpendapat bahwa salah satu hal yang menarik perhatian dari buku ini adalah adanya arsip formulir pendafataran Jokowi yang asli pada 26 Maret 1981. “Dokumennya ada di arsip Silva dan tanda tangan orisinil bena-benar yang belum diganti saat pembuatan kartu pelajar,” ungkap Iqbal.

    Robertus Sugito (Gito) dan Joko Santoso (Joksan) menceritakan kesulitan tim pada waktu  mengumpulkan dana untuk terwujudnya ekspedisi. “Kalau hanya proposal ekspedisi saja tentu nggak akan dapat sponsor, makanya kita memasukkan rencana observasi vegetasi dalam proposalnya. Kebetulankan juga jurusan kita kehutanan, jadi ya bisa sekalian merangkap penlitian,” tutur Joksan.

    Akhirnya bermodal proposal tersebut, tim pun berhasil mendapatkan bantuan dana Rp640.000,00, dari Dinas Kehutanan Sumatra Barat yang dikirim lewat wesel pos, bantuan dari Perusahaan Gudang Garam senilai Rp150.000,00. Pada masa itu untuk sekali makan nasi ayam di warung sekitar kampus mahasiswa hanya perlu mengeluarkan uang Rp200,00 dan Rp 625.000,00 sudah bisa untuk membeli Honda Super Cup baru.

    Satu penyesalan bagi semua anggota tim yang masih membekas hingga saat ini adalah mimpi naik Pesawat Herkules untuk berangkat ke Sumatra yang tidak terwujud. Pada masa itu moda tranasportasi udara masih sangat mewah dan tak terjangkau sama sekali untuk mereka. “Kita dulu punya ambisi, bagaiaman caranya mapala Silvagama jadi Mapala pertama di UGM yang bisa naik pesawat herkukes gratis,” tutur Joksan.

    Sayang, karena kesalahan koordinasi dengan pihak Bandara Halim Perdanakusuma, Pesawat Herkules itu sudah berangkat satu hari lebih dulu sebelum tim sampai di Jakarta. “Saya masih ingat, saya sampai memukul-mukul tembok saking emosinya. Semua makian isi kebun binatang keluar semua dari mulut saya waktu itu,” kenang Joksan. Akhirnya tim terpaksa berangkat ke Sumatra menggunakan bus dari Jakarta.

    Menurut Arif, Jokowi dari jadi walikota, gubernur hingga sudah menjadi presiden sifatnya tetap tidak berubah. “Yang tidak berubah dari mas Joko yang masih sangat kita rasakan memang sifat pertemanannya,” ujar Arif. Arif pun menuturkan kenangan mereka pada tahun 2013 ketika Jokowi baru dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, semua anggota tim ekspedisi kerinci 1983 diundang untuk reuni dan kegagalan naik pseawat herkules menjadi guyonan mereka kembali.

    Di penghujung acara Iqbal menambahkan bahwa dia tidak berhak memberikan tafsir bagi buku ini. Silakan langsung membaca bukunya saja karena dengan membaca buku itu akan menemukan langsung museum-museum hidup Jokowi.

    “Memang ada banyak sekali cerita Pak Jokowi di situ yang bisa diambil untuk mengenal lebih dekat masa muda beliau,” pungkas Iqbal. Akhir acara ditutup dengan penandatanganan buku oleh setiap pembicara. (Hanggara/Sherin)

  • Membedah Bisnis Batu Bara Lewat Sexy Killers

    Membedah Bisnis Batu Bara Lewat Sexy Killers

    Jumat (05-04) sore, Padepokan ASA dan Greenpeace Youth Yogyakarta berkolaborasi dengan Watchdoc mengadakan pemutaran dan diskusi film Sexy Killers. Pemutaran dan diskusi bertempat di Padepokan ASA, Sleman. Acara ini dihadiri oleh berbagai mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta. Tommy Apriando, jurnalis Mongabay Indonesia sekaligus tim riset dalam Sexy Killers turut hadir sebagai pemantik diskusi.

    Sexy Killers merupakan film dokumenter ke-12 dari tim Ekspedisi Indonesia Biru dan rumah produksi Watchdoc. Setelah sebelumnya sukses dengan Asimetris yang mengangkat isu perkebunan kelapa sawit, kini Watchdoc membawa tema pertambangan batu bara di Indonesia. Sexy Killers menceritakan bagaimana dampak besar pertambangan batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap terhadap masyarakat dan lingkungan.

    Sexy Killers dan Asimetris dibuat dengan harapan  memberikan tawaran penggunaan energi alternatif. Tommy mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya mampu untuk berpindah ke energi ramah lingkungan. Komitmen pemerintah diperlukan untuk memutuskan hal tersebut. Poin komitmen ini dikritisi oleh Tommy, menurutnya pemerintah hanya sebatas menjual rencana dalam  konferensi internasional.

    Menurut Tommy, pada tahun 2050 mendatang kebutuhan batu bara di Indonesia masih akan meningkat. Fakta ini menjadi hambatan bagi realisasi rencana pemerintah untuk menjaga lingkungan. “Padahal upaya pembukaan lahan untuk pertambangan batu bara dan perluasan kebun sawit sangat berkontribusi pada perubahan iklim,” ujarnya.

    Sexy Killers menampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan di sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Mereka terlibat secara aktif sebagai direksi, komisaris, pemilik saham dan sebagainya. Keterlibatan para pejabat ini secara tidak langsung menjadi alasan mengapa pemerintah seakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat.

    Pemaparan data yang menunjukkan adanya bukti keterlibatan pejabat memang selalu mengundang rasa penasaran. Gusti, salah satu peserta diskusi memberi pertanyaan tentang sumber data yang digunakan untuk produksi Sexy Killers. Tommy menyatakan bahwa masyarakat dapat mengakses data tersebut dengan cara membeli dokumen dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. “Lewat kumpulan dokumen tersebut kita dapat mengetahui siapa saja pemilik perusahaan tersebut,” ujarnya. (Hanggara/Adit)

  • Mengenang Reformasi, Mewarisi Semangatnya

    Mengenang Reformasi, Mewarisi Semangatnya

    “Kita tidak dapat menyamakan gerakan mahasiswa saat ini dengan gerakan mahasiswa di tahun ’98,” ujar Peter Kasenda, sejarawan dan penulis buku, dalam gelar wicara yang diselenggarakan Forum Komunikasi UKM UGM. Gelar wicara yang bertema ”Mengenang 1998” diadakan di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri UGM pada Sabtu (19-05). Selain Peter, pembicara lain yang mengisi gelar wicara ini yaitu Muhammad Nurkhoiron, alumni UGM tahun ’99, Ika Dewi Ana, pelaku sejarah dalam peristiwa “Setengah Tiang Hingga Lengser”, dan dipandu oleh Oktaria Asmarani, mahasiswa Filsafat UGM.

    Nurkhoiron, yang saat itu merupakan mahasiswa sosiologi menceritakan, mahasiswa di zamannya berada dalam “zaman mahasiswa bergerak”. Alasannya, pada saat itu mahasiswa aktifis adalah hal yang bisa, bahkan dirinya mengaku jarang masuk ke dalam kelas dan lebih sering ikut aksi. Hal ini menurutnya didasari oleh semangat zaman, dimana kegelisahan tentang dwifungsi ABRI, rezim yang korup dan kegelisahan lainnya atas rezim Soeharto terus diutarakan. “Di Fisipol saat itu bahkan hampir setiap hari ada demo, kalau tidak ada demo, orang malah bertanya-tanya,” ungkapnya.

    Pengalaman yang dialami oleh Ika tidak jauh berbeda dengan Nurkhoiron. Selaku pegiat pers mahasiswa, Ika merasakan ketegangan setiap kali ikut aksi. Misalnya ketika ia meliput kisruh Kedungombo. Ia mendapat represi dari aparat untuk menyerahkan kamera yang ia gunakan saat liputan.  Selain itu, ketegangan dirasakan Ika ketika selesai membacakan pidato pada peristiwa “Setengah Tiang Hingga Lengser”, Ika merasa ada intel yang mengikuti dirinya.

    Sebagai sejarawan Peter mengatakan, aksi mahasiswa di setiap zaman memiliki keunikannya masing-masing. Ia mencontohkan aksi mahasiswa ’65-’66 di dalamnya banyak campur tangan dari luar mahasiswa, salah duanya pihak asing dan militer. Namun, pada aksi mahasiswa ’98 justru mahasiswa bersebrangan dengan militer dan menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. Oleh karenanya, ia menyampaikan, mahasiswa saat ini mesti dapat membaca gejala yang ada pascareformasi.

    Meskipun kondisi ’98 terang lain dengan kondisi pascareformasi, Ika mengharapkan mahasiswa saat ini dapat mewarisi semangat reformasi. Salah satu caranya, ia berharap, mahasiswa saat ini harus lebih menghargai perbedaan, tidak memulai korupsi kecil, dan memperhitungkan resiko yang diambil. Selain itu, dosen Fakultas Kedokteran Gigi UGM ini mengatakan, mahasiswa saat ini harus jadi spesialis di bidangnya. “Jangan semua bidang dicoba dan akhirnya malah tidak spesial dimanapun,” tutupnya.

    Gelar wicara ini merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan mulai dari Jumat, 18 Mei 2018 sampai dengan Minggu, 20 Mei 2018. Rangkaian acara diawali pada Jumat, 18 Mei 2018 dengan pentas seni untuk mengenang perjuangan mahasiswa menjelang reformasi. Selanjutnya pada Sabtu, 19 Mei 2018 pukul 20.00 WIB, diadakan gelar wicara dengan tema “Mengenang 1998” yang membahas soal dinamika dan sejarah pergerakan mahasiswa menjelang dan pada waktu Reformasi 1998. Kemudian, pada Minggu, 20 Mei 2018 pukul 20.00 WIB, diadakan talkshow dengan tema “Indonesia 20 Tahun Setelah Reformasi” yang membahas soal pencapaian dan perubahan Indonesia semenjak Reformasi 1998. Selain ketiga rangkaian acara tersebut, terdapat pameran arsip pergerakan mahasiswa menjelang Reformasi 1998 yang dipamerkan selama berlangsungnya rangkaian acara.

    Acara yang bertajuk “98/18: Peringatan 20 Tahun Reformasi”. Mengambil tema besar “Sejarah Perjuangan Mahasiswa UGM pada 1998 dan Tinjauan Kondisi Indonesia Setelah 20 Tahun Reformasi”, pihak panitia mengajak seluruh mahasiswa untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan dalam sejarah pergerakan mahasiswa. Sekaligus memberikan refleksi mengenai keadaan Indonesia setelah 20 tahun reformasi ’98. (Ozi)

  • Konsep Monokultur dalam film Asimetris

    Konsep Monokultur dalam film Asimetris

    Rabu (21-03) malam, Kanal Pengetahuan Filsafat mengadakan pemutaran dan diskusi film Asimetris. Film dokumenter ini diproduksi oleh media alternatif Watchdoc. Pemutaran dan diskusi bertempat di Laboratorium Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Acara ini dihadiri oleh 55 orang peserta dari berbagai kalangan. Dandhy Laksono selaku pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan Asimetris turut hadir di pemutaran dan diskusi ini.

    Secara garis besar, film ini menceritakan proses pengalihan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah di Indonesia. Film ini mendokumentasikan penggunaan sawit yang sudah sangat masif di kehidupan sehari-hari masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup dan ekonomi rakyat. Polusi udara yang terjadi pada wilayah Sumatera dan Kalimantan akibat pembakaran hutan menjadi pembuka yang ditawarkan film dokumenter ini. Selanjutnya, penonton diajak menelaah apakah tepat dan bijaksana konsep monokultur yang ditawarkan oleh perkebunan kelapa sawit dan jargon sawit sebagai komoditas nasional yang harus dilestarikan.

    “Tujuan pembuatan film ini adalah untuk membesarkan hati warga dengan masih adanya konsep multikultur yang mampu bertahan,” ucap Dandhy setelah pemutaran film berlangsung. Dandhy berujar bahwa film ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh eksploitasi sawit.

    Salah satu peserta, Tejo, menanyakan apa kontribusi pendidikan dalam membantu perusahaan-perusahaan sawit.  Dhandy mengatakan relasi antara modal, keamanan, media, dan kuasa pengetahuan itu sangat kuat sekali. “Misalnya, para doktor di IPB yang mengatakan bahwa sawit adalah salah satu tanaman yang menyerap karbon justru lebih banyak daripada tanaman yang lain. Lalu dikatakan bahwa sumbangan sawit terhadap perubahan iklim tidak sebesar tanaman monokultur lain yang dikembangkan di Amerika atau Amerika Latin, jadi narasi-narasi bahwa ini tanaman yang baik dan tanaman yang tidak merusak justru diproduksi di kampus-kampus,” ujarnya.

    Dandhy juga menambahkan bahwa Watchdoc ingin berusaha untuk terus memberikan sesuatu terhadap masyarakat Indonesia dengan jalan media audiovisual. “Saya lebih milih film saya ditonton oleh lima orang dan dua di antaranya setelah menonton dapat bergerak daripada ditonton ratusan ribu habis itu cuma haha hihi saja,” pungkas Dandhy dengan tawa di penghujung kalimatnya. (Sherin/Rananda)

  • Mahasiswa Yogyakarta Satukan Suara Menolak Revisi UU MD3

    Mahasiswa Yogyakarta Satukan Suara Menolak Revisi UU MD3

    Mahasiswa berbagai kampus di Yogayakarta melakukan aksi long march menolak hasil revisi UU MD3, Selasa (20-03). Masa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Solidaritas Menolak Revisi UU MD3, terdiri lebih dari 70 organisasi mahasiswa (Ormawa) dan organisasi masyarakat (Ormas). Sekitar pukul 13.30 WIB, TP Abu Bakar Ali yang menjadi titik kumpul awal dipadati masa aksi, sebelum menuju Gedung DPRD DIY, hingga titik 0 KM melalui Jl. Malioboro.

    Berdasarkan selembaran Pers Release, aksi long march menolak hasil revisi UU MD3 dilakukan untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). PERPPU diharapkan menjadi solusi hukum praktis untuk mengatasi UU MD3 yang telah disahkan. Masa aksi menolak UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-dua UU No. 17 Tahun 2014, tentang MD3 terkhusus (Pasal 15, 84, dan 260); (Pasal 73 ayat (4) dan (5)); (Pasal 122 huruf k); dan (Pasal 245). Pasal-pasal tersebut menjadi problematis karena dianggap pasal karet dan rentan multitafsir.

    Selain itu dalam Pers Release juga dituliskan, masa menolak segala bentuk pelemahan penyampaian pendapat di muka umum dan kritik terhadap pejabat negara. Terdapat juga himbauan kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja DPR dan Pemerintah dalam proses legislasi. Terutama pengawasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna melahirkan produk hukum yang berkualitas.

    Tuntutan masa aksi disampaikan di Halaman Gedung DPRD DIY melalui orasi terbuka. Perwakilan masa aksi juga melakukan negosiasi guna meminta adanya pertemuan dengan perwakilan DPRD DIY. “Katanya wakil rakyat tapi kenapa gak mau dikritik?” teriak salah satu perwakilan Dema Justicia FH UGM dalam orasinya.

    Setelah melakukan negosiasi dengan pihak DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, Perwakilan Komisi D DPRD DIY dari Fraksi Gerindra menemui masa aksi dan angkat bicara. “Mengingat aksi ini berlangsung di Jogja, aspirasi kalian (mahasiswa) akan kami terima dan diteruskan kepada rekan kami yang di Jakarta” tuturnya. Danang menambahkan, pihak DPRD DIY tidak mempunyai wewenang untuk mengubahnya.

    Bersama dengan itu, Danang menandatangani perjanjian tertulis dari masa aksi. Surat itu berisi: pertama, menolak UU MD3. Kedua, meneruskan aspirasi mahasiswa Yogyakarta melalui jalur politik, partai politik, maupun jalur struktural. Ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk PERPPU dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Setelah bertemu perwakilan DPRD DIY, masa aksi kembali memadati Jalan Malioboro menuju titik 0 KM sambil terus berorasi. Renghas Sitorus, mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, mengatakan, “Sesama mahasiswa kita perjuangkan hak kita jangan mau ditindas dengan UU MD3 itu.” Billy Erlanda selaku Koordinator Mahasiswa FH UII berharap, dengan adanya PERPPU dan dihapusnya UU MD3 akan menjamin kembali hak-hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya. Billy menambahkan bahwa jangan sampai UU MD3 menjadi satu alat politik praktis bagi DPR untuk melindungi dirinya sendiri.

    Aksi menolak hasil revisi UU MD3 berlangsung ramai. Namun, hampir terjadi kericuhan akibat satu peserta aksi yang menaiki truk tangki BBM. Kericuhan tidak berlangsung lama, aksi kembali aman terkendali. Pukul 16:08 WIB, masa aksi membubarkan diri dari titik 0 KM Yogyakarta.(Alfin/Fachri/Ozi)

  • Peluncuran Gunung Ungaran, Novel Terbaru Nh. Dini

    Peluncuran Gunung Ungaran, Novel Terbaru Nh. Dini

    Nh. Dini hadir sebagai pembicara dalam peluncuran buku barunya Gunung Ungaran – Lerep di Lerengnya, Banyumanik di Kakinya di Auditorium Soegondo Fakultas Ilmu Budaya UGM. Acara yang berlangsung pada Sabtu (10-03) ini diprakasai oleh Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia (KMSI). Asef Saiful Anwar, alumnus Program Studi Sastra Indonesia UGM yang juga merupakan seorang penulis, memoderatori acara ini. Dr. Faruk Tripoli (Guru Besar FIB UGM) dan Prof. Dr. Suminto A (Guru Besar FBS UNY) turut hadir sebagai pembicara.

    Dini mengatakan bahwa Gunung Ungaran merupakan buku kenangan atau novel otobiografi. Buku ini tak lepas dari peran sang Ibu yang mendorongnya semasa kecil untuk menuliskan kejadian yang ia alami di buku harian agar tidak dilupakan begitu saja. Sebagai tanda persahabatan, cerita-cerita di Gunung Ungaran ia hadiahkan kepada Rotari Klub Semarang Kunthi. Di bab terakhir buku, Dini menceritakan pengalaman terpenting dalam hidupnya, yaitu ketika ia diundang dalam penghargaan Ubud Life Achievment. “Ini yang membuat saya merasa ada yang menghargai kerja saya,” ujarnya.

    Suminto berpendapat bahwa tulisan selalu menjadi wadah bagi kubangan makna. Menurutnya, meski novel ini otobiografi, tapi tidak semuanya berkisah tentang Dini. Tokoh Dini yang ada dalam cerita ini tetaplah menjadi tokoh fiktif. “Inilah bukti pentingnya pemalsuan yang dilakukan oleh pengarang,” ujarnya.

    Namun, Faruk tidak menganggap novel ini sebagai otobiografi. “Saya lebih suka menyebutnya cerita kenangan. Karena kalau disebut dengan novel otobiografi justru menghilangkan perasaan yang terkandung di dalam ceritanya,” ujarnya

    Di akhir acara, Dini menjawab pertanyaan hadirin tentang sikap feminismenya. Ia menerangkan sebenarnya feminisme pertama kali dicetuskan oleh laki-laki. “Seandainya di dunia ini yang berkuasa wanita, maka yang akan muncul pasti istilah maskulinitas. Saya tidak pernah menganggap diri saya feminis, itu orang lain saja yang menyebut saya feminis,” ungkapnya. Yang ia inginkan hanyalah keadilan di mana perempuan itu memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. (Hanggara/Rananda)

  • Budaya Pop dalam Aktivisme

    Budaya Pop dalam Aktivisme

    Forum Umar Kayam PKKH UGM menggelar diskusi bertema Budaya Pop x Aktivisme pada Selasa (27/02). Pembicara dalam forum ini adalah Rudolf Dethu, seorang penulis, manajer band, dan aktivis yang saat ini sedang terlibat dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali). Diskusi yang berlangsung di Ruang Bonang PKKH ini dimoderatori oleh Irfan R. Drajat, alumnus Program Pascasarjana Kajian Budaya dan Media UGM, juga pegiat LARAS (Studies of Music in Society).

    Rudolf mengatakan peran anak muda sangat besar dalam suatu pergerakan di Indonesia. Ia mencontohkan dengan aksi kumpulan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR RI yang berhasil membuat rezim Soeharto runtuh. Juga dalam gerakan ForBali yang tidak luput dari peran anak muda yang memberikan ide dan memiliki kekuatan untuk menyatukan masa.

    Rudolf menjelaskan dalam gerakan ForBali campur tangan budaya pop sangat berpengaruh dalam mengumpulkan dan menggerakkan masa. Penampilan band-band yang dianggap berpengaruh dan para personil band yang ikut turun ke jalan meramaikan aksi ForBali mempunyai daya tarik tersendiri. Rakyat jadi ikut bergabung dan menambah masa untuk melawan pembangunan yang sedang berlangsung.

    Gerakan serupa yang memiliki pengaruh budaya pop adalah ketika rakyat Bali menentang UU yang membahas tentang pornografi. Gerombolan anak muda yang awalnya ikut-ikutan dan hanya ingin dekat dengan personil band idolanya, lama-lama akan sadar posisinya seiring keterlibatannya dalam aksi yang sedang berlangsung. “Orang-orang yang disebut fake ini lama-lama akan mempertanggungjawabkan posisinya dan turut terlibat penuh terhadap aksinya,” ujar Rudolf.

    Rudolf menambahkan pengaruh lainnya dalam budaya pop adalah atribut. Seperti penggunaan kaos bertema gerakan aktivisme yang dipakai oleh figur yang dianggap berpengaruh. Juga sebaran poster ajakan di jejaring sosial dan jalanan.

    Sebagai penutup, Irfan menyampaikan di Yogayakarta masih ada persoalan yang sama dengan kasus yang terjadi di Bali. Maka dari itu ia mengajak audiens untuk merefleksikan apa yang sedang terjadi di tanah terdekat.(Alfin/Rananda)