Serikat Pekerja Kampus (SPK) bekerja sama dengan Serikat Pekerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM yang juga dikenal dengan sebutan (SPF) menggelar aksi solidaritas menuntut pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) bagi semua dosen ASN, termasuk dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Aksi ini dilakukan di halaman Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (12/2). Aksi solidaritas ini berawal dari rasa kekecewaan dosen terhadap pemerintah yang melakukan penunggakan pembayaran tukin dosen sejak tahun 2020 hingga sekarang.
Massa yang hadir dalam aksi solidaritas ini tidak hanya dari UGM saja. Suci Lestari Yuana atau Nana selaku pengurus dari Serikat Pekerja Kampus sekaligus dosen FISIPOL UGM menerangkan bahwa peserta yang terlibat berasal dari UGM, UNTIDAR, ISI Jogja, perwakilan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI), dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
Mengarah halaman gedung Balairung UGM, barisan aksi membentangkan spanduk dan poster yang menyinggung persoalan pencairan tukin bagi dosen.
Dalam aksi solidaritas tersebut terdapat orasi oleh masing-masing perwakilan massa yang hadir. “Program-program yang tidak masuk akal juga dibuat oleh rezim ini yang kemudian meminggirkan hak-hak kita sebagai pekerja kampus, Apakah kita akan diam saja?,” teriak I Gusti Agung Made Wardana atau yang akrab dipanggil Igam, perwakilan dosen dari Fakultas Hukum UGM.
Igam mengatakan bahwa alasan saat ini tukin belum dibayarkan adalah karena efisiensi. “Bahwa hari ini tukin itu tidak dibayarkan itu dengan alasan efisiensi,” ungkapnya.
Igam menegaskan bahwa di tengah gembar-gembor wacana efisiensi anggaran justru terdapat aktivitas maupun indikasi yang tidak menunjukkan bahwa negara ini sedang melakukan efisiensi. “Misalkan, apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan tidak mengurangi tapi justru kemudian menghamburkan dana dengan cara merekrut staf ahli yang kapasitasnya tidak bisa diperkenalkan,” imbuhnya.
Menurut Igam, negara ingin mendapatkan resorsis (sumber daya) untuk memperkuat kedudukanya, sehingga anggaran untuk masyarakat dikurangi. “Ketika masyarakat melakukan aksi demo dan melakukan komplain, polisi akan mencegah dan menghadapi masyarakat, sebab polisi memiliki balas budi karena anggarannya tidak dikutuk sama sekali,” tegasnya.
Disisi lain, Nana mengatakan bahwa tukin berpengaruh terhadap kualitas kinerja dosen hingga berpengaruh terhadap generasi Indonesia selanjutnya.
Menurut Nana, dosen-dosen akan semakin berkurang motivasinya untuk melakukan pekerjaannya dan salah satu skenario terburuknya bisa mengalami efek braining. “Ketika sudah tidak ada lagi lulusan-lulusan terbaik di Indonesia yang mau menjadi dosen dan kalau kita lihat lagi kedepannya ketika lulusan terbaik sudah tidak mau menjadi pendidik maka ini akan berpengaruh pada generasi pendidikan berikutnya,” imbuhnya.
Igam mengatakan bahwa jika aksi ini berhasil maka akan membuka pintu masuk yang membawa banyak implikasi terhadap kesejahteraan seluruh supporting system di dunia pendidikan. “Cuma saya pikir ini akan menjadi pintu masuk yang bisa kemudian membawa banyak implikasi bagi kesejahteraan,” igam juga mengatakan bahwa Tidak hanya dosen, tapi juga ketenagaan pendidikan dan supporting system lainnya di dunia pendidikan.
Selain itu, Aiken Gymnastiar, salah satu mahasiswa dari FISIPOL UGM semester empat, ikut berpartisipasi dalam aksi solidaritas. Ia ingin agar aksi tersebut terus dinyalakan. “Gerakan tukin ini harus terus dinyalakan, harus terus disuarakan untuk menuju gerakan-gerakan yang berdomino lebih besar ke depannya,” tegas Aiken.
Selain itu mahasiswa harus menjadi watchdognya (pengawas kebijakan). “siapapun yang membuat kebijakan-kebijakan semrawut ini bisa bertanggung jawab gitu, dan kita harus terus jadi watchdognya lah,” imbuhnya.
Penulis : Ahmad Yinfa Cendikia, Zidad Arditi Paturohman
Penyunting : Muhammad Teuku Thamrin
Fotografer : Muhammad Hafiz Osmond
Ilustrator : Ariel Johan Sulistyo
