Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mei Melawan (AMEL) dan Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPRD DIY, Jumat (1/5) sore. Aksi yang diikuti buruh, aktivis, dan mahasiswa itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan komersialisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan buruh, hingga desakan agar militer kembali ke barak. Sebelum bergerak menuju Gedung DPRD DIY, massa terlebih dahulu berkumpul di Eks Parkiran Abu Bakar Ali sekitar pukul 14.00 WIB. Dari titik tersebut, mereka melakukan long march melintasi Jalan Malioboro hingga tiba di lokasi aksi.
Jares, perwakilan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Cibaliung, menilai bahwa kebijakan negara sering menunjukkan keberpihakan yang timpang terhadap masyarakat. Kebijakan negara, menurut Jares, hanya memprioritaskan kepentingan kelas atas dibanding kelas bawah seperti kaum miskin kota. “Hari ini, kita berhadapan langsung dengan kepentingan-kepentingan negara yang semakin tidak berpihak terhadap kaum miskin kota,” kata Jares, saat diwawancarai PIJAR, Jumat (1/5).
Lebih lanjut, Jares menilai Presiden saat ini bersama TNI dan Polri lebih berani menekan masyarakat kelas bawah, terutama petani yang lahannya diambil alih negara atas nama pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, kebijakan tersebut justru menghilangkan ruang hidup dan mata pencaharian petani demi proyek-proyek negara. “Hari ini tanah-tanah petani dirampas oleh negara demi membangun PSN,” tegas Jares. Tak lupa, ia juga menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam program-program sipil seperti pertanian dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi.
Menanggapi persoalan tersebut, Jares menawarkan solusi atas persoalan tersebut dengan mendesak pemerintah merevisi bahkan menghapus pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan petani. Menurutnya, regulasi tersebut lebih berpihak pada pengusaha dan oligarki ketimbang kepentingan pekerja. “Pemerintah harus menghapus dan mengubah Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu undang-undang ini bermasalah dan lebih pro terhadap pengusaha serta oligarki,” sambungnya. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria dan kebijakan kesejahteraan yang berpihak pada petani serta buruh di pedesaan.
Di sisi lain, Komunitas Gender Mahardika Yogyakarta menyoroti masih rentannya posisi perempuan dari generasi milenial dan Gen Z di dunia kerja. Dalam selebaran tuntutan yang diperoleh PIJAR, komunitas ini menilai banyak perempuan muda bekerja di sektor informal maupun semi-formal, terutama di bidang Food and Beverage (FnB) dan pekerjaan lepas, dengan kondisi kerja yang minim perlindungan. “Banyak perempuan muda generasi milenial atau Gen Z bekerja di sektor FnB dan pekerjaan lepas dengan kondisi rentan, seperti upah rendah, tanpa kontrak, dan lain-lain,” jelas Komunitas Gender Mahardika Yogyakarta dalam keterangan tertulis.
Lebih jauh, Gerna, perwakilan Ibu Berisik, menyoroti lemahnya keberpihakan negara dalam menjamin hak-hak perempuan, terutama bagi perempuan dengan beban ganda sebagai ibu sekaligus pekerja. Menurutnya, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan minimnya prioritas pemerintah terhadap isu perlindungan perempuan. “Negara itu bukannya nggak punya uang, tapi negara nggak punya prioritas” keluh Gerna, dalam orasinya. Negara hari ini, kata Gerna, belum benar-benar hadir dalam memberi perlindungan bagi para perempuan pekerja.
Di akhir orasinya, Gerna berharap agar pemerintah dapat mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat atas berbagai persoalan yang disuarakan. “Kita berharap negara ini dikelola oleh orang-orang yang mau mendengar dengan nurani. Kalau mau mendengar, pasti tahu solusi apa yang bisa dilakukan,” tutupnya. Di akhir pernyataannya, Gerna mengingatkan agar anggaran negara tidak digunakan untuk program-program yang semata bertujuan mendongkrak elektabilitas menjelang Pilpres 2029.
Penulis: Afelian Ismail
Editor: Agito Yacobson Sitepu
Fotografer: Ariel Johan Sulistyo
