Social Movement Institute (SMI) mengadakan acara nonton bersama film dokumenter yang bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Asrama Mahasiswa Papua, Jumat (17/4) malam. Acara ini diadakan untuk memperlihatkan perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur dari operasi militer. Selain nonton bersama, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan acara diskusi yang dihadiri oleh beberapa narasumber, di antaranya Dandhy Laksono selaku sutradara film, Made Supriatma yang merupakan peneliti ISEAS, dan Dimibeu Haluk dari Aliansi Mahasiswa Papua.
Film hasil garapan tim Ekspedisi Indonesia Baru ini merekam bagaimana operasi militer kian masif di Tanah Papua. Lebih lanjut, tujuan operasi ini adalah untuk melindungi program ketahanan pangan dan energi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan oleh pemerintah di Tanah Papua. Adapun suku yang tanahnya dijadikan sasaran operasi militer, di antaranya Suku Malind di Merauke, Awyu di Boven Digoel, dan Muyu di Mappi.
Sutradara film, Dandhy Laksono, mengatakan bahwa adanya operasi militer oleh TNI/Polri di Tanah Papua bertujuan untuk mengamankan proyek-proyek perusahaan asing. “Militer itu ada untuk mengamankan proyek kapitalisme, sehingga hari ini banyak sekali tanah milik masyarakat adat dirampas,” ungkap Dandhy. Lebih lanjut, Dandhy mengatakan bahwa film dokumenter ini mencoba untuk menggabungkan antara konflik agraria, isu hak asasi manusia, hingga pendekatan keamanan melalui operasi militer. “Di film ini kita bisa melihat bahwa semuanya ternyata dalam satu koneksi yang sama,” tuturnya.
Tak lupa, di akhir pernyataannya, Dandhy menambahkan bahwa kolonialisme tidak semata menjadi bagian dari sejarah masa lalu, melainkan masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di masa kini. “Kolonialisme bukan hanya cerita lama. Dalam banyak hal, praktiknya masih bisa kita lihat di era sekarang,” tegasnya. Selama lebih dari enam dekade, menurut Dandhy, dinamika di Papua menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Lebih jauh, ia menilai bahwa penting bagi masyarakat Indonesia untuk berani mendiskusikan ulang berbagai asumsi tentang kondisi Tanah Papua yang selama ini diterima begitu saja.
Dalam alur cerita film dokumenter tersebut disebutkan bahwa militerisme di Tanah Papua saat ini ditandai dengan keberadaan sekitar 56.000 personel TNI. Rasio ini menunjukkan bahwa satu tentara berbanding dengan sekitar 100 penduduk Papua, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yakni satu tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Militerisme ini dijalankan melalui berbagai operasi, seperti Operasi Naga dan Operasi Garuda. “Itu operasi yang dilakukan di seluruh teritori Papua Barat yang menghabiskan orang Papua, serta merusak lahan, ternak, dan sumber penghidupan lainnya,” ujar Dimibeu.
Melalui wawancaranya bersama PIJAR, Dimibeu mengungkapkan sejumlah peristiwa yang dialami perempuan Papua akibat operasi militer yang kian masif, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga penganiayaan terhadap ibu hamil. Ia menceritakan kisah seorang perempuan yang terpaksa melahirkan di hutan saat mengungsi di Nduga pada 2018. “Karena saat itu dia sedang mengandung, sementara situasi militer sangat intens di wilayah tersebut, sehingga ia memilih mengamankan diri dan akhirnya melahirkan di hutan tanpa bantuan dokter atau tenaga medis lainnya,” ujarnya.
Di akhir wawancara, perempuan yang akrab disapa Dimi itu menuturkan bahwa hingga kini masyarakat Papua, khususnya perempuan, masih hidup dalam rasa takut dan waswas. Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan Papua merupakan tanggung jawab orang Papua sendiri. “Walaupun memang ada berbagai tantangan, seperti intimidasi, teror, dan tekanan lainnya, pada akhirnya persoalan Papua harus diselesaikan oleh orang Papua sendiri. Itu menjadi kewajiban saya sebagai perempuan Papua dan bagian dari masyarakat Papua,” tutupnya.
Penulis: Afelian Ismail dan Mirelle Valeska Wattimena
Editor: Zidad Arditi Patturohman
Illustrator: Najwa Nazailla Al-adzanie
