Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) membentangkan spanduk raksasa berisi permohonan maaf atas terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 di Boulevard UGM, Kamis (21/5) pagi. Aksi simbolik tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi nasional yang dinilai kian memburuk akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Lebih lanjut, aksi tersebut juga diharapkan dapat mendorong kampus-kampus lain untuk melakukan refleksi sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terjadi di bawah rezim Prabowo-Gibran saat ini.
Budi (bukan nama sebenarnya), salah satu peserta aksi, mengatakan bahwa pembentangan spanduk yang diinisiasi mahasiswa UGM tersebut diharapkan dapat menjadi pionir bagi kampus-kampus lain untuk berkaca atas berbagai karut-marut yang terjadi di Indonesia saat ini. Ia mencontohkan, kebijakan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dinilai serampangan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. “Di UGM sendiri, ada salah satu program penunjang pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Tahun ini, kuota KIPK-nya dikurangin lagi,” ujarnya saat diwawancarai PIJAR, Kamis (21/5).
Dalam siaran pers resmi, peserta aksi menilai pemerintah saat ini tengah menggunakan instrumen kekuasaan secara represif dengan membatasi ruang kebebasan sipil. Lebih jauh, peserta aksi turut menyoroti praktik kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan kritik, dominasi narasi menyesatkan di ruang digital, hingga dugaan rekayasa dalam proses penegakan hukum dan peradilan. “Ruang kebebasan bersuara hanya diberikan untuk sang penguasa. Di saat yang sama, rakyat ditindas dari segala arah,” demikian bunyi pernyataan mahasiswa UGM tersebut, dikutip dari siaran pers yang diterima PIJAR, Kamis (21/5).
Tak lupa, peserta aksi juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya ialah pengalokasian anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berdampak pada sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka menilai biaya pendidikan semakin tinggi di tengah kualitas institusi pendidikan yang mengalami penurunan. “Anggaran pendidikan yang didominasi oleh Makan Bergizi Gratis, sementara institusi pendidikan dan biaya pendidikan semakin menukik. Anggaran wajib (mandatory spending) kesehatan dicabut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta program-program kesehatan semakin dipangkas,” tulis mereka dalam siaran pers yang dibagikan.
Lebih jauh, melalui isi spanduk tersebut, mahasiswa UGM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak berbagai persoalan nasional. “Demikian permohonan maaf ini kami buat sebagai bentuk penyesalan karena melihat betapa bobroknya kepemimpinan nasional hari ini yang menjadi jalan pintas kehancuran bangsa,” tulis mereka pada bagian akhir spanduk. Mereka juga mengaku prihatin karena kampus dinilai mulai kehilangan keberpihakannya terhadap rakyat serta gagal menjaga semangat perjuangan yang selama ini melekat pada jati diri UGM.
Catatan redaksi: Berdasarkan keterangan yang diterima PIJAR, spanduk raksasa berisi permohonan maaf tersebut diturunkan oleh petugas Kantor Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K5L) UGM sekitar pukul 09.30 WIB.
Penulis: Diana Nuraini
Ilustrator: Vaeroes Emel Haque Madani
Fotografer: Diana Nuraini
Editor: Agito Yacobson Sitepu
