“Hari ini, kawan-kawan kita kembali turun ke jalan dan setiap harinya kita menyaksikan bagaimana penggusuran terjadi. Aksi ini merupakan bentuk penolakan kita terhadap negara yang masih saja merampas tanah-tanah rakyat,” seru Gunawan, salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Aliansi Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) bersama berbagai perwakilan elemen masyarakat Yogyakarta menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang ke-65, pada Rabu (24/09). Vera, selaku humas dari Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), menjelaskan bahwa aksi ini ditunjukkan untuk menyuarakan penolakan masuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) nomor urut 61. “Tentunya ini menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia untuk mempertahankan hak atas tanahnya,” ungkap Vera.
Menurut Vera, negara dengan kebijakannya pada masa kini telah bercorak neoliberal. “Kita ketahui bahwa negara sampai hari ini sudah bercorak neoliberal yang segala bentuk kebijakan-kebijakannya tidak pro terhadap rakyat” ucap Vara. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa Indonesia telah banyak melakukan penggusuran dalam Proyek Seleksi Nasional (PSN) atas nama kepentingan umum.
Di sisi lain, perwakilan petani dari kawasan Karst Gunungsewu, Tanujiwa, juga turut menyoroti regulasi daerah yang kian berubah seenaknya hingga merugikan petani. “Pemerintah daerah penguasa merubah regulasi dengan leluasa, mengombang-ambingkan para petani dengan aturan-aturan yang mereka buat” ungkapnya. Ia melanjutkan, bahwa dengan dalih pembangunan berakhir pada merugikan hak-hak para petani.
Sejalan dengan perwakilan petani di kawasan Karst Gunungsewu, Tanujiwa, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) juga turut hadir dan mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada para petani. “Kami mengkritik dan menegur atas kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga program yang sama sekali tidak ada artinya.” ujar salah satu perwakilan FPPI. Ia juga menyoroti ketimpangan yang menyengsarakan petani dengan harga jual gabah yang sangat murah, sementara harga bahan-bahan pokok di pasaran melambung tinggi.
Salah satu perwakilan dari Beranda Migran juga turut menyuarakan nasib para petani. “Pada saat ini, banyak petani yang tidak merasa bergembira pada masa panen, justru mereka ketakutan,” bukanya. Ia pun menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena alokasi subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran. Alhasil, memaksa petani untuk berhutang kembali membeli pupuk yang kini harganya sudah menjulang tinggi.
Vara mengungkapkan bahwa atas permasalahan tersebut, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menjadi benteng terakhir bagi rakyat dalam mempertahankan tanah mereka. “UUPA menjadi undang-undang benteng terakhir bagi rakyat Indonesia untuk mempertahankan tanahnya” seru Vara. Ia menegaskan dengan masuknya UUPA ke dalam Prolegnas hanya akan menyelaraskan kepentingan nasional untuk para elit-elit nasional saja.
Lebih lanjut, Vara menyatakan bahwa diperlukannya reformasi agraria sebagai suatu bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah para petani. “Salah satunya adalah jalankan reforma agraria dan disitu tidak hanya sebatas distribusi dan redistribusi saja, negara harus memanfaatkan dan terus mendorong pertanian dalam skala ekonomi mereka” tegas Vara. Ia juga menyampaikan bahwa reformasi agraria diharapkan untuk mampu melaksanakan redistribusi lahan serta memberikan suatu jaminan produksi bagi para petani yang menjadi tanggung jawab negara.
Melalui aksi ini, Vara mengharapkan agar UUPA dicabut dari Prolegnas dan reforma agraria segera dilaksanakan dengan program-program pendukungnya. “Harapan kami cuma satu saja, cabut UUPA dari prolegnas dan juga laksanakan reforma agraria sesuai mandat UUPA Nomor 5 tahun 1960 dan beserta program-program penunjangnya,” harapnya. Ia juga meminta negara harus bertanggung jawab dalam menopang program-program ekonomi petani.
Penulis: Aqsa Syakira dan Farez Dearen Wardana N
Editor: Fadillah Akbar
Fotografer: Ahmad Yinfa Cendikia
Illustrator: Muhammad Affan
