“Pemerintah sedang melawan akal yang sehat dari negeri ini, dari publik. Bisa-bisanya MBG lahir hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi membiarkan otak-otak masyarakat Indonesia kelaparan,” kata Jay Akhmad, salah satu peserta aksi sekaligus perwakilan dari Gusdurian.
Sekelompok ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi bertajuk “WNI Karaoke Mumet” di kawasan Bundaran UGM, Jumat (13/2) sore. Aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum efisien karena justru mengurangi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Kegiatan itu turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Masduki selaku perwakilan Forum Cik Ditiro, Tiyo Ardianto dari BEM UGM, Sosiolog Andreas Budi Widyanta dari Universitas Gadjah Mada, serta Khasanah.
Mulanya, Andreas Budi Widyanta menyebut aksi tersebut sebagai “panggilan keresahan anak-anak”. Ia menilai keresahan itu muncul menyusul maraknya kasus keracunan siswa serta besarnya alokasi anggaran negara yang diprioritaskan untuk program MBG. “Rp335 triliun itu lima kali lipat dari anggaran MBG tahun sebelumnya. Jumlah tersebut sekitar 45 persen dari anggaran pendidikan,” paparnya. Andreas mengingatkan, kebijakan berskala besar tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan persoalan serius, termasuk mengganggu stabilitas nasional.
Senada dengan Andreas, Tiyo Ardianto menyebut bahwa program MBG telah berdampak pada pemangkasan anggaran sektor vital, khususnya pendidikan. Menurutnya, dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp757 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Rp223 triliun itu bukan sekadar angka, itu adalah kesempatan orang-orang yang seharusnya mendapatkan KIP-K, tetapi tidak mendapatkannya,” ujarnya. Ia mencontohkan, sebelum program MBG digulirkan, kuota KIP-K di Universitas Gadjah Mada mencapai sekitar 1.800 penerima, namun setelah pemangkasan anggaran, kuota tersebut disebut tinggal sekitar 800 penerima.
Di samping itu, Tiyo menyatakan bahwa jika kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada saja terkena efisiensi anggaran pendidikan hingga 60%, maka kondisi kampus-kampus lain yang tidak memiliki relasi kuasa kemungkinan akan lebih terdampak. “Ketika relasi kuasa tidak menjamin apa-apa, maka itu fakta bahwa pendidikan bukan jadi prioritas utama Indonesia hari ini,” ucapnya. Ia menambahkan, apabila kebijakan pemotongan anggaran pendidikan demi program MBG terus digulirkan, maka kemungkinan pengurangan kuota bantuan pendidikan seperti KIP-K akan terus berlanjut.
Di sisi lain, Khasanah, salah satu peserta aksi, mengaku menerima keluhan dari temannya yang terkena penonaktifan 10% dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena anggaran layanan kesehatan dipangkas. “Tadi itu (kawan) nangis ngeluh ke saya, karena kita mengira MBG itu betul-betul ada dana sendiri, tetapi toh kenyataannya apa yang terjadi,” paparnya. Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa banyak kebutuhan sehari-hari yang meningkat imbas dari program MBG. “Sekarang harga ayam sekilo berapa? Naik, kan? Itu (kenaikan harga) adalah dampak dari MBG karena kebutuhan lapangan meningkat,” ungkap Khasanah.
Selaras dengan pengakuan Khasanah, Nurul Aini, peserta aksi lainnya, juga mengaku mendengar keluhan serupa dari tetangganya yang berjualan sayur. Menurut Nurul, omzet penjualan tetangganya menurun drastis. “Tetangga-tetangga saya banyak yang mengeluh. Misalnya, tetangga saya yang berjualan sayur di depan rumahnya mengeluh omzetnya turun karena ibu-ibu tidak lagi masak buat makan siang,” tuturnya saat diwawancarai Pijar. Selain itu, Nurul juga mengaku bahwa dirinya merasakan dampak MBG secara langsung. “Saya mulai kesulitan mencari barang-barang ritel, misalnya mau beli susu, itu hilang di pasaran karena harganya naik.” tutupnya.
Penulis: Diana Nurainin dan Mirelle Valeska Wattimena
Illustrator: Maximillian Chandra
Editor: Agito Yacobson Sitepu
