Surat Terbuka Mahasiswa DPP FISIPOL UGM Kepada Pratikno dan Ari Dwipayana

0
235
(bpmfpijar.com/Raehan)

“Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwipayana, guru-guru kami di departemen politik dan pemerintahan. Izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa,” deklarasi Rubi, perwakilan mahasiswa DPP FISIPOL UGM.

Sejumlah mahasiswa, alumni, dan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) pada Senin (12/2) menggelar Konferensi Pers “Kembalilah ke Demokrasi”. Acara tersebut berisi permintaan maaf secara terbuka sekaligus upaya menegur dua dosen DPP FISIPOL UGM yang menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Adapun, dua nama dosen yang dikantongi yakni Menteri Sekretariat Negara, Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

Acara yang digelar di pelataran FISIPOL UGM ini tidak hanya sebagai surat cinta antara adik kelas dengan seniornya, melainkan juga sebagai peringatan terkait makin maraknya praktik nepotisme yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan republik dan demokrasi. Selain itu, Acara ini juga merupakan teguran terhadap Pratikno dan Ari Dwipayana yang berada di pusaran kekuasaan, agar mencegah demokrasi untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

“Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga keberlangsungannya…”

Setidaknya, begitulah kalimat yang dibubuhkan dalam pembuka surat tersebut. Berdasarkan isi surat tersebut, dua guru yang dimaksud telah terlibat langsung dalam upaya melanggengkan kekuasaan dan memerosotkan demokrasi. Kondisi itu, bagi mereka, jelas berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan dalam kelas-kelas. “Biar bagaimanapun, kami menyadari, dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Untuk itu, ijinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hal itu,” ucap Rubi.

(bpmfpijar.com/Raehan)

Rubi mengungkapkan bahwa aksi permintaan maaf ini dilakukan agar nama-nama yang disebutkan segera sadar dan berpikir ulang atas tindakan mereka perbuat. “Ketika kita membuat kesalahan dan ternyata orang lain yang meminta maaf atas kesalahan kita, saya sebagai manusia rasanya lebih malu,” tandas Rubi. Ia juga berujar bahwasanya mereka tidak meminta kedua dosennya untuk  mundur, melainkan, “Mengingatkan saja, barangkali mereka lupa, ya mereka juga manusia selain pejabat,” lanjutnya. 

Kemerosotan Demokrasi Indonesia

“Keberlanjutan republik dan demokrasi karena praktik nepotisme yang terjadi itu bukan praktik yang baru terjadi, tetapi sudah 20 tahun-an,” ucap Joash, dosen DPP FISIPOL UGM.

Fenomena nepotisme yang kini sedang terjadi bukan lagi sebuah hal yang aneh, tetapi sudah seperti mendarah daging. Bukan hanya terjadi di tingkat pemerintah nasional, tetapi juga merambah ke daerah-daerah dan partai politik, begitu pemikiran Joash menanggapi kondisi politik Indonesia hari ini. “Kita semua complicit dalam menormalkan nepotisme ini,” tambahnya. Selain itu, Joash juga menekankan perlunya pendekatan etika untuk dapat mencakup semua orang dalam upaya menolak nepotisme.

Lebih lanjut, Joash mengatakan bahwa meski banyak yang telah bersuara menentang nepotisme, pertanyaannya adalah, apakah semua suara penolakan itu akan tetap sama di waktu dan tempat yang berbeda? “Republik ini mahal. Kita perlu menjaga agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Demikian upaya kami mengingatkan tentang etika yang menjadi pondasi keberlanjutan republik dan demokrasi,” tegas Joash.

Joash juga turut merespons dua nama yang dirujuk dalam surat Konferensi Pers “Kembalilah ke Demokrasi”. Menurutnya, Pratikno dan Ari yang saat ini tengah berada dalam pusat kekuasaan, bahkan siapapun yang berada dalam posisi tersebut berpotensi melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, menurut Joash, penting bagi universitas untuk menjaga jarak dengan kekuasaan sebagai upaya mencegah kesalahan yang sama berulang kembali.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengupayakan demokrasi, bagi Joash adalah dengan menghadirkan pemikiran yang kritis di kalangan mahasiswa. Hal ini, menurutnya, penting agar dapat membudayakan mahasiswa dengan perbedaan pendapat yang bersifat konstruktif. Ia juga berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pemahaman tentang etika, khususnya dalam konteks politik praktis. “Kalau tadi disebut pelanggaran etika maka itu disebabkan karena kami tidak menyadari apa sih aspek etis khususnya pada politik praktis,” ucap Joash.  

 Menurut Joash, penerapan etika dalam politik sudah seharusnya dimulai dan dielaborasikan sebelum akhirnya akan masuk dalam ranah aspek politik yang lebih teknis. Sebab ia menganggap bahwa ini adalah langkah penting dalam memastikan demokrasi dapat berfungsi dengan efektif dan adil. “Lakukan ke orang lain, apa yang kamu mau lakukan kepadamu. Saya ngomong pelanggaran etika itu mengerucutnya ke situ,” tegas Joash.

Senada dengan Joash, Sonny, alumnus DPP FISIPOL UGM menuturkan perlunya sikap kritis di lingkungan kampus. Sebab, menurutnya, sudah sejak lama budaya kampus hanya disuguhkan dengan orkestrasi. Bahkan, Sonny mengungkapkan seharusnya langkah ini tidak datang dari kalangan mahasiswa semata, tetapi juga dari kalangan dosen.

Sonny berpendapat pentingnya pihak universitas untuk menjaga diri dari rezim penguasa yang sedang memerintah. Hal ini bertujuan supaya pihak kampus tidak kehilangan rambu-rambu koridor soal etika, tidak membuat kesan yang terlalu pragmatis, dan tidak mengurangi tingkat kekritisannya. “Terlalu pragmatis, masuk ke dalam kekuasaan, menikmati kekuasaan, dan akhirnya kekritisannya alpha,” tegas Sonny. 

Menanggapi acara yang digelar, Sonny berujar acara tersebut sangatlah baik sebagai momentum bagi kampus untuk menarik diri dari kekuasaan. Pun, acara tersebut, menurutnya, membawa pada pengonstruksian ulang kehidupan politik dan demokrasi. Sebab, wujud diskursus semacam itu, bagi Sonny, hanya hadir lima tahun sekali. Ia sangat menyayangkan hal ini karena para intelektual malah menyibukkan diri dengan kegiatan pragmatis, sehingga diskursus demokrasi menjadi asing di telinga publik.

“Kita perlu keluar sebentar untuk merefleksi agar pagar yang rusak hari ini bisa diperbaiki,” tegas Sonny.

 

 

Penulis: Fadillah Akbar (Magang)
Penyunting: Melvinda Eliana, Sukma Kanthi Nurani
Fotografer: Angelina Tiara Puspitalova
Ilustrator: Raehan Mahardika

LEAVE A REPLY