Semangat Independensi dan Kolektivisme Warga Desa di Festival Kerakyatan

0
404

(bpmfpijar.com/Pramodana)

Sabtu (31/10) Yayasan Biennale Yogyakarta menggelar diskusi bertajuk “Festival Sebagai Ruang dan Jembatan” melalui kanal Youtube-nya. Diskusi daring ini menghadirkan Kusen Alipah Hadi selaku Direktur Yayasan Umar Kayam, Heri Budiman selaku penggagas Festival Musik Rimbang Baling Riau, dan Novi Kurnia selaku akademisi dan kritikus film. Ketiga panelis tersebut dibersamai Ikun Sri Kuncono sebagai penanggap diskusi.

Diskusi ini membicarakan festival seni sebagai ruang bagi kebudayaan terpinggirkan dan wadah untuk pencarian bentuk baru kesenian. Selain itu, diskusi ini juga membincangkan peran festival sebagai jembatan yang menghubungkan estetika lokal dengan penikmat kesenian yang lebih luas. Diskusi hari itu juga merupakan panel 3A dalam rangkaian acara “Simposium Khatulistiwa 2020: Alam Terkembang Jadi Guru”.

Kusen mengawali diskusi dengan membicarakan hubungan seni dan warga. Seni, menurutnya, adalah bagian dari siklus hidup dan tidak bisa berdiri sendiri. Ia pun menilai bahwa kesenian saat ini mulai kehilangan basis sosialnya. 

“Induk semang dari kesenian kita kan adalah masyarakat itu sendiri. Seni ini menurut saya tumbuh secara impulsif,” ujar Kusen.

Kusen juga memandang seni sebagai alat bagi propaganda. Bukan semata karena dirinya adalah seniman, melainkan karena seni itu penting dan bisa bergerak tanpa sosok seniman. Ia mencontohkan dengan aksi teatrikal yang digelar oleh Ibu-ibu Kendeng dengan menyemen kakinya agar pemerintah menyadari penderitaan yang mereka alami.

Untuk menjalankan alat bernama kesenian itu, Kusen memilih menyelenggarakan festival. Ia beranggapan bahwa festival memiliki akar sosial yang kuat, semisal gawe dan selametan. Selain itu, anggaran untuk festival juga lebih besar dibandingkan anggaran untuk seni. Ia mengingatkan bahwa birokrasi harus disiasati.

Festival, menurutnya, memberi ruang bagi kemunculan visi estetik masyarakat. Melalui proses produksi pengetahuan, warga, menurutnya, bisa mengambil peran aktif. Warga bisa ikut merumuskan dan bisa merasa memiliki.

Senada dengan itu, Heri menilai festival kerakyatan harus melibatkan masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa warga tidak boleh sekadar jadi penonton atau penikmat, warga harus ikut tampil di panggung kebudayaan.

Heri lantas menyatakan bahwa para penggagas Festival Rimbang Baling telah melakukan kerja sosial selama tiga tahun sebelum festival dilaksanakan di Kota Lamo, Riau. Hal ini, menurutnya, berguna untuk mendapat simpati dari warga adat.

Lokasi Kota Lamo dipilih Heri dan penggagas lain karena masih memiliki hutan. Bahkan, Heri menyatakan bahwa Kota Lamo merupakan benteng terakhir keberadaan hutan di tengah gempuran sawit yang dipromosikan pemerintah.

Festival Rimbang Baling mengkampanyekan pentingnya untuk melestarikan hutan. Festival tersebut, ujar Heri, mengambil bentuk aktivisme seni. Festival tersebut ingin mengajak para seniman untuk menggunakan seni sebagai alat perubahan sosial. “Ini bukan soal mengungkapkan gagasan, tetapi mengungkapkan persoalan dan realita masyarakat” ujarnya.

Novi merasakan semangat independensi dalam penyelenggaraan Festival Film Purbalingga. Festival tersebut lahir dari kreativitas anak-anak muda Purbalingga yang tergabung dalam Cinema Lovers Community. Mereka mempraktikkan aktivisme film dengan menggelar layar tanjeb dan kompetisi film pelajar Purbalingga.

Menurut Novi, layar tanjeb berhasil menjadi ruang yang inklusif di mana warga ikut terlibat dalam penyelenggaraan acara. Selain itu, mereka, menurutnya, juga menaikkan derajat daerah. Festival ini bukan hanya menampilkan unsur lokalitas pada poster acara, tetapi juga melalui penggunaan bahasa Jawa Ngapak dalam film pelajar.

“Seperti menonton kehidupan lokal sehari-hari melalui film. Film yang datang dari Purbalingga ini menjadi lebih relate dan attached bagi penonton daripada film-film yang datang dari luar Purbalingga,” ujar Novi berdasar pengamatannya.

Isti, salah satu peserta diskusi, mengajukan pertanyaan dalam konteks perayaan kesenian mengenai ukuran dan standar estetika yang dianut oleh ketiga festival. Pelaku seni memiliki keinginan untuk menawarkan produksi pengetahuan, meskipun, kadang masyarakat juga tidak merasa penting untuk merayakan seni.

Kusen mengatakan bahwa ketika masuk ke moda produksi, ukuran yang kami pakai bukan indah atau tidak, tetapi ketersampaian pikiran kami. Sedangkan, Heri mengatakan bahwa alam Rimbang Baling itu sudah sebuah estetika yang estetik sekali. “Jadi, ngapain harus dipaksakan dengan estetika menurut teori-teori di buku,” ujarnya.

Ikun lantas menyoroti keberadaan festival sebagai ruang dan jembatan. “Apakah pertemuan dengan orang luar berlangsung baik dan menghasilkan perubahan pada masyarakat tempatan?” Tanyanya kepada seluruh panelis diskusi pagi itu.

Novi mengatakan perubahan terjadi di Purbalingga. Masyarakat, katanya, terlibat menggarap festival dan karya sendiri baik sebagai pendukung fasilitas atau pun penonton. Sementara itu, di Yogyakarta, Kusni mengatakan bahwa saat ini masyarakat desa tahu kalau dana desa tidak hanya digunakan untuk membangun selokan, tetapi juga bisa untuk menggarap festival. “Koneksi dari luar itu tidak perlu ditakutkan warga desa” ujar Kusni.

Lain lagi di Kota Lamo, Heri mengatakan bahwa masyarakat setempat justru bingung karena orang kota mau datang ke tempat mereka yang tidak ada listrik dan masih mandi di sungai. “Mereka pun jadi lebih percaya diri dan mulai percaya bahwa kota atau modernitas bukan lah sesuatu yang mutlak baik. Desa lebih nyaman” ujarnya.

(Pramodana/Ayom)

LEAVE A REPLY