Minggu (18/12), Kongres Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) memasuki hari kedua pelaksanaannya. Kongres KM UGM adalah forum tertinggi dari KM yang berlangsung pada tanggal 17-21 Desember 2016. Bertempat di Ruang Sidang III Gelanggang Mahasiswa, kongres ini dihadiri oleh Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), perwakilan setiap fakultas dan sekolah, serta elemen mahasiswa lainnya. Agenda Kongres KM UGM hari kedua adalah pembahasan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) dari Senat Mahasiswa dan BEM, serta tanggapan untuk keduanya.
Beberapa peserta kongres menanggapi soal pelaksanaan Kuliah Umum Kebangsaan bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo. Tanggapan mengenai Kuliah Umum Kebangsaan ini terlontar setelah Presiden BEM KM UGM, Ali Zaenal, memaparkan LPT kabinetnya. Sebelumnya, undangan acara ini telah dibagikan di linimasa akun media sosial LINE resmi milik BEM KM UGM pada Jumat (16/12) lalu. Pendaftar kuliah umum yang akan diselenggarakan pada Jumat (23/12) ini juga telah melebihi seribu orang.
Beberapa peserta forum merasa kuliah umum oleh pihak TNI ini tidak sesuai dengan semangat dan upaya reformasi mahasiswa pasca Orde Baru. Vicky, salah satu peserta forum, mempertanyakan alasan mengapa tema yang dipilih untuk kuliah umum ini adalah kebangsaan. “Apakah ada paradigma bahwa militer, atau orang berseragam lebih paham kebangsaan dan nasionalisme?” tanya mahasiswa Ilmu Hukum ini. Menyambung pertanyaan Vicky, Reliusman Dachi sebagai peserta forum juga mempertanyakan landasan pengadaan kuliah umum ini.
Ali menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuturkan kronologi perumusan kuliah umum ini. Awalnya, acara ini merupakan rangkaian Dies Natalis UGM ke-67 yang akan berlangsung sampai tanggal 19 Desember. Pihak panitia telah menghubungi TNI untuk mengisi kuliah umum pada tanggal 15 Desember, namun ternyata Graha Sabha Pramana yang akan menjadi tempat dilangsungkannya kuliah ini tidak memiliki slot untuk tanggal tersebut. Maka dari itu, untuk menyelamatkan nama baik UGM, BEM KM diminta oleh panitia Dies Natalis untuk ikut membantu teknis penyelenggaraan acara yang akhirnya dipindahkan ke tanggal 23 Desember.
Ali juga mengaku bingung dimana letak permasalahan mengundang pihak TNI ke kampus. Ia tidak melihat ada pelanggaran di mata hukum untuk mengundang militer ke dalam kampus, sehingga tidak ada pandangan objektif yang menyatakan bahwa ini adalah hal yang salah. Ali pun menyarankan forum untuk bertanya langsung kepada panitia Dies Natalis UGM sebab BEM KM hanya dimintai tolong dalam urusan teknis. “Hal terpenting adalah nama baik UGM dan di sini saya lebih melihat kebermanfaatannya, walaupun hal negatif pasti tetap ada,” tuturnya.
Jawaban Ali kemudian ditanggapi kembali oleh Reli. “Jika BEM KM dalam kepengurusan ini sudah demisioner, lantas siapa yang akan mempertanggungjawabkan acara ini?” tanya mahasiswa Ilmu Fisika ini. Ali menjawab bahwa pihaknya menyetujui acara ini sebab awalnya ia memprediksi agenda ini akan berlangsung sebelum kabinetnya demisioner. Namun, di luar dugaan, ternyata acara memang harus terlaksana setelah kabinetnya mengembalikan kepengurusannya kepada kongres. Tidak puas dengan jawaban Ali, forum kemudian berupaya menolak penyelenggaraan kuliah umum ini dengan berbagai argumen.
Bagi Ali, keputusan pembatalan agenda kuliah umum tidak dapat dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk menghubungi salah seorang dosen yang merupakan panitia acara tersebut via telepon. Forum pun sepakat dengan usul Ali dan meminta agar percakapan tersebut dapat didengar oleh seluruh peserta kongres. Namun, panggilan Ali tak kunjung dijawab oleh dosen tersebut. Ali kemudian memutuskan untuk membatalkan Kuliah Umum Kebangsaan ini. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pembatalan ini bukan karena alasan militer masuk kampus. “Saya putuskan untuk membatalkan acara ini dengan pertimbangan tidak ada pihak yang akan mempertanggungjawabkan,” tegasnya.
Forum kemudian menindaklanjuti keputusan Ali dengan meminta BEM KM wajib membagikan rilis pers terkait keputusan itu ke khalayak. Rilis ini berisikan pernyataan permohonan maaf dan pernyataan menolak masuknya militer ke kampus. Rilis ini juga secara otomatis menjadi syarat penerimaan LPT Kabinet Inspirasi Indonesia BEM KM UGM 2016. Tak berselang satu hari, pada Senin (19/12) sore, BEM KM telah membagikan rilis yang disepakati forum melalui akun media sosial LINE resminya. Rilis ini juga mencantumkan pernyataan pihak panitia Dies Natalis UGM yang telah menerima keputusan forum ini. (Oktaria Asmarani/Daeng)
